Krisis Komunikasi di Saat Pandemi
Sumber Gambar : Sumber : Narasi TV

Berbicara mengenai situasi sekarang memang tidak ada habisnya. Sama halnya seperti pusat kehidupan, pandemi global ini melumpuhkan seluruh peluh, perlahan meluruh dan menjelma rusuh. Kemanusiaan memang kemewahan universal yang harus diperjuangkan. Menjadi manusia memang bukan kehendak yang direncana. Tapi menghidupkan takdir-Nya, menjadi sebuah pilihan bagi yang kenal dengan iman.

Seperti halnya buah pikir yang pernah saya posting dalam microblogging pribadi saya di Medium, membicarakan pandemi memang bisa disorot dari berbagai sisi. Dampak ekonomi dari Covid-19 jelas nyata tidak perlu ditanya. Kualitas pelayanan tenaga medis yang terus diperbincangkan seolah menjadi primadona, sumber dari segala perspektif yang muncul berkesudahan setelahnya.

Komunikasi yang Seharusnya Jadi Solusi, Malah Memicu Krisis Sendiri

Tarik ulur ke skema solusi yang ditawarkan pemerintah kepada publik, sampai detik ini saya masih percaya bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh daya upayanya melindungi warga negara, meskipun tidak semua berpikir demikian. Beberapa kebijakan pemerintah dengan dalih menyelamatkan, malah membuat publik-termasuk saya, krisis kepercayaan dari manajemen komunikasi kebijakan yang diperlihatkan. Tidak matangnya perhitungan dalam penawaran bantuan seperti Kartu Prakerja dan tuduhan konflik kepentingan yang menyelimutinya membuat kita mempertanyakan kecakapan pengalokasian anggaran untuk kebencanaan.

Terhitung sejak pandemi ini berlangsung, beberapa APBD dan APBN untuk proyek maupun tunjangan kinerja dipotong 50% untuk membantu korban terdampak Covid-19. Sayang niat mulia pemerintah tidak bisa terkomunikasikan hanya gara-gara kurang tepat perhitungan. Dua orang Staf Khusus Presiden yang juga menjadi CEO perusahaan startup terkemuka di Indonesia gagap dalam mencerdaskan publik perihal transparansi. Kebijakan kartu prakerja yang semula bernilai, kini dianggap sebagai project nepotisme belaka. Kita tidak pernah tau apakah memang ada lakon di dalamnya. Tentu saja bukan ranah saya juga untuk memperbincangkan. Belum selesai miskomunikasi ini terjadi, krisis Covid19 nampaknya menjadi momok membingungkan untuk staf khusus satunya. Ya. Kepiawaian dalam mengelola alur perizinan suatu kebijakan belum bisa ditunjukkan oleh CEO Amartha tersebut. Surat yang dilayangkan untuk camat di beberapa daerah tentu saja menuai kontroversi. Lantaran pelik dalam menanggapi, dua stafsus ini memilih resign untuk mempertahankan reputasi. Setidaknya untuk saat ini.

sumber : https://youtu.be/JFHHzLixfXA

Apa yang Sebetulnya sedang Dihadapi?

Pengkajian kebijakan seharusnya menjadi langkah yang perlu ditekankan oleh pemerintah untuk mencerdaskan publik. Terlepas dari adanya pro kontra yang tengah menjadi perbincangan sehari-hari, gugus tugas di beberapa daerah mulai bergerilya secara mandiri dalam menyisir setiap rumah yang butuh asupan nutrisi. Dalam dua diskusi online yang sempat saya ikuti, pihak pemerintah Salatiga dan Jombang memaparkan kondisi real warganya dengan beberapa kalkulasi tepat sasaran tidaknya program bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Lagi-lagi, data menjadi alasan utama untuk penanganan yang terbilang cukup lama.Pada akhirnya, anggaran 405 trilyun dari pemerintah yang dialokasikan untuk menangani Covid 19 ini menjadi suatu tanda tanya besar untuk sama-sama kita refleksikan. Apakah benar sudah tepat dan cepat sasaran?

Beriklan Disini Beriklan Disini