Seharusnya Stafsus Belajar dari Krisis Bukalapak
Sumber Gambar : Sumber : CNBC Indonesia

Berbagai macam caci maki, komentar pedas, hingga bully-an tentang Andi Taufan, staf khusus Presiden yang dianggap tidak memiliki etika dan sarat akan kepentingan membuat saya tergelitik untuk mengingat memori krisis Bukalapak setahun silam. Pada 13 Februari 2019, Achmad Zaky, CEO Bukalapak melayangkan twit yang menuai banyak respon negatif hingga berujung pada gerakan tagar #UninstallBukalapak.

Communication crisis ini bukan yang pertama terjadi dalam sejarah lika-liku startup teknologi di Indonesia. Terhitung ini kali ke-2 startup digital berhadapan dengan ancaman reputasi karena kecerobohan dalam bersikap. Pada Oktober 2018. tagar #UninstallGojek sempat menghebohkan jagat dunia maya. Wakil Presiden Pengembangan Bisnis dan Operasi Go-Jek, Brata Santoso, melayangkan dukungan terhadap LGBT dalam akun media sosial pribadinya. Dalam tangkapan layarnya, Gojek didaulat sebagai perusahaan yang menerima keberagaman latar belakang karyawan, termasuk LGBT. Sebanyak 30 karyawan yang bekerja di Gojek pun diklaim sebagai LGBT. Manajemen perusahaan pun langsung memberikan tanggapan bahwa status Brata tersebut tidak mewakili penyikapan Gojek.

Tak lama berselang, Bukalapak pun mendapati kasus serupa. Achmad Zaky, pendiri marketplace Bukalapak mencoba menyadarkan publik bahwa nasib anggaran riset di Indonesia masih terbatas. Padahal, riset menjadi salah satu faktor yang menunjang kemajuan teknologi. Untuk lebih jelasnya, Zaky juga menyertakan tabel perbandingan nilai alokasi belanja riset dan pengembangan negara-negara dunia. Yang menarik adalah, Zaky menyebut frasa “presiden baru” untuk mengungkap harapan perbaikan untuk pemerintah ke depan. Frasa inilah yang memicu ombak #UninstallBukalapak dalam dinamika media sosial.

“Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini.”

“Mudah2an presiden baru bisa naikin,”

Tweet tersebut tentunya sudah dihapus oleh Zaky tak lama berselang setelah pernyataan kontroversialnya mempengaruhi reputasi Bukalapak dan pastinya, reputasi dirinya sendiri. Krisis seperti ini bukan tidak mungkin terjadi sekali saja, dan bukan barang baru dalam dunia inovasi bisnis dan perekonomian. Krisis seperti ini pun bukan prioritas jajaran pemangku jabatan untuk memahami dan menemukan “obat”nya. Para CEO perusahaan bisa jadi menganggap krisis ini lumrah, wajar, dan akan mereda dengan sendirinya. Krisis yang dialami oleh Traveloka dan Tokopedia pun hilang sendiri dalam kurun waktu 4–7 hari setelahnya. Namun sayangnya, ini bukan hanya soal rentang waktu kapan bisa reda kemudian seolah kehidupan kembali normal dan tidak pernah terjadi apa-apa.

“Communication is irreversible” (Deddy Mulyana) — dalam bukunya yang memuat dasar dan teori komunikasi

Berkomunikasi bukan soal gampang. Proses komunikasi yang kerapkali menimbulkan distorsi memang tidak bisa diperbaiki, namun bisa dihindari. Sekali pesan terkirim, efeknya akan membekas dan tidak bisa lepas. Terlepas dari benar tidaknya niat baik korporasi, nyatanya misinterpreasi pesan justru mendegradasi apa yang hendak dikomunikasikan dari korporasi tersebut.

Efek yang ditimbulkan pun tidak bisa dicabut sama sekali. Analoginya seperti peluru yang ditembakkan dari pistol atau busur yang dilepaskan dari anak panahnya. Peluru dan busur itu tidak dapat kita tarik kembali.

Menanggapi stafsus yang menyalurkan “niat baik”nya dalam mengedepankan kolaborasi seluruh elemen seperti pemerintah atau perangkat desa(dalam hal ini camat), petugas kesehatan, perusahaan swasta, maupun masyarakat- surat yang dilayangkan sebagai bentuk ramah tamah kerjasama relawan desa untuk Covid-19 ini tidak bisa disikapi baik oleh warganet. Komunikasi korporasi yang dibangunnya bisa dibilang gagal dan tidak mencapai tujuan. Tentunya prasangka baik bahwa stafsus tidak berniat nepotisme agaknya masih bersemayam dalam nurani dan akal sehat saya hingga detik ini, meskipun saya pribadi tidak memiliki waktu mengenal Andi Taufan dan perusahaan fintech Amartha miliknya. Mungkin, hal ini tidak dapat diikuti oleh masyarakat, karena persepsi baik buruknya hanya dilihat dari proses sekejap dan melalui krisis yang kebetulan terangkat.

Persepsi buruk yang timbul dari masyarakat inilah yang seharusnya bisa dipelajari Taufan dan stafsus lain jauh-jauh hari. Portfolio inovasi yang mereka bangun selama bertahun-tahun dan dampak postif yang mereka bawa ke masyarakat seketika bisa tercemar dalam waktu semalam, hanya karena tidak tahu bagaimana cara berkirim surat ke camat, atau mencanangkan program pemberian bantuan kepada tenaga kerja lewat platform digital, merujuk pada konflik kepentingan dan oligarki milenial.

Persepsi buruk ini lambat laun akan berdampak ke paradigma millenial yang tidak becus dalam menduduki top manajerial, khususnya jajaran top eksekutif pembantu presiden ataupun para menteri. Toxic paradigm ini membuat saya lantas refleksi, apakah pengetahuan mengenai public relation dan branding management sudah tuntas dipahami oleh mereka yang saat ini menjadi pemimpin negeri?

Membangun reputasi memang bukan hal mudah, jangan hancurkan dengan ucap dan ulah yang berpotensi dianggap salah.

Saya tidak meragukan kecerdasan intelektual dan kemampuan adaptif dari millenial tentu saja, karena terbukti unicorn di Indonesia seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, lahir dari buah pikir dan tangan dingin para CEO-nya yang tumbuh dan dibesarkan di era 4.0. Sejalan dengan beberapa komentar negatif yang ditujukan kepada stafsus akhir-akhir ini, nampaknya untuk kaum millenial pencipta perubahan disarankan untuk lebih banyak ‘mendengar’ sebelum berucap, lebih banyak berpikir ulang sebelum ‘bertindak’, lebih banyak ‘meluangkan hati’ untuk introspeksi dan perbaikan diri, dibanding ‘mengambil hati’ untuk kemudian tidak menanggapi dan seolah-olah lupa bahwa caranya berkomunikasi pernah disoroti.

Beriklan Disini Beriklan Disini